DPRD Maybrat Minta Presiden Dialog dengan ULMWP dan KNPB

Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Ferdinando Solossa, saat mendampingi ratusan warga asal tiga suku di Maybrat melakukan aksi demo ke Kantor Gubernur Papua Barat di Manokwari - Jubi/Hans Arnold

Vanimo,SP - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, minta kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

 Ferdinando Solossa meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka ruang dialog dengan tokoh The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

"Kami minta pemerintah membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh Papua khususnya yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULMWP dan KNPB," kata Ferdinando dalam forum bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (24/9).

Ferdinando menyarankan dialog antara pemerintah pusat dengan tokoh Papua itu melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan di Bumi Cendrawasih.

Menurutnya, usulan itu merupakan salah satu aspirasi yang diserap masyarakat. Ia berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah di Papua secara bertahap, sehingga pemerintahan dan pembangunan berjalan baik.

"Kami harap bapak KSP memfasilitasi agar kami bisa menyerahkan langsung persoalan ini ke presiden," tuturnya.

Organisasi ULMWP dan KNPB disebut oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai dalang di balik kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Tokoh ULMWP yang menonjol adalah Benny Wenda. Ia kini tinggal di Oxford, Inggris. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut Benny sosok yang terlibat dalam kerusuhan Papua dan Papua Barat.

Sementara KNPB dipimpin Agus Kossay. Ia pun telah ditangkap polisi, di wilayah Hawai, Sentani, Papua, pada Selasa (17/9). (*).

CNN