Indonesia Menjadi Sasaran Soal Ham dan Politik West Papua

Tantowi Yahya duta besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru

Indonesia Menjadi Sasaran Soal  Ham dan Politik Papua negara-negara di kawasan Pasifik. secara geografis memang relatif kecil, begitu pun jumlah penduduknya cuma ratusan ribu jiwa. Tapi dalam percaturan diplomatis internasional suara mereka tetap potensial menggangu Indonesia, khususnya dalam isu Papua. Sebab dari sekitar 10 negara Pasifik mayoritas punya sentimen khusus terhadap Papua.

Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva, misalnya kerap menyuarakan isu Papua di berbagai forum regional dan internasional bersama beberapa pemimpin negara kepulauan di Pasifik seperti Vanuatu, Solomon Island, Nauru, Tuvalu, dan Marshal Islands.

""Khusus Vanuatu, konstitusinya itu ada menyebutkan bahwa mereka belum merasa merdeka jika semua bangsa Melanesia (termasuk Papua) belum merdeka dari Indonesia," kata Tantowi saat bertandang ke kantor detikcom, Senin (31/7/2017) sore. Ia diterima antara lain oleh Komisaris Transmedia Ishadi Soetopo Kartosapoetro (SK), Direktur Pemberitaan Ridwan Dalimunthe, dan Pemimpin Redaksi detikcom Iin Yumiyanti.

Sayangnya selama ini, nyaris tak pernah ada pejabat tinggi Indonesia yang mengunjungi negara-negara tersebut. Kalau pun ada paling hanya setingkat duta besar pada saat menyerahkan surat penugasan. Karena itu, dia berharap para politisi di DPR mau membentuk Kaukus Papua dan berkunjung ke negara-negara di Pasifik untuk merangkul mereka dan mengcounter berbagai isu terkait Papua. "Kunjungan ke Eropa dan negara-negara maju lainnya cukup lah, coba sekarang tengok ke Pasifik," kata Tantowi.

Ia mengungkapkan, Kelompok Separatis Papua (KSP) atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sangat gencar melakukan upaya penggalangan ke tokoh-tokoh di Pasifik, parlemen, kampus, gereja, budayawan, dan lain-lain termasuk di Selandia Baru.

Tema-tema yang kerap diusung dalam kampante KSP adalah isu pelanggaran HAM oleh aparat keamanan RI, rasisme terhadap etnik keturunan Melanesia dan diskriminasi, genosida, serta gugatan terhadap proses Pepera 1969, dan hak menentukan nasib sendiri. "Mereka kerap menyebarkan kampaye terkait Papua merdeka," ujar Tantowi. (*)