PM Salomon Kembali Kritis HAM Di Papua Di Sidang Umum PBB 2015

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare Foto Spesial --SP

Salomon-suarapasema.blogspot.com- Kepulauan Solomon, Debat umum Di Sidang Umum PBB, Sesi ke-70 pada 1 Oktober 2015 -

Pernyataan Mulia Manasye Sogavare Nya, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, di debat umum Sidang ke-70 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (New York, 28 September -3 Oktober 2015).

PM Salomon Manasye Sogavare Kembali Mengkiritisi dan Mengingatkan kembali untuk kepada pemimpin pasifik untuk mengambil langkah cepat Tim pencari Fakta ke Melanesia Provinsi Papua dan Papua Barat, yang telah menilai terus terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di papua Indonesia.

LENGKAP PERNYATAAN PERDANA MENTERI HON Manasseh Sogavare DI DEBAT UMUM PBB sesi ke 70TH SESI UMUM DI NEW YORK pada tanggal 1 Oktober 2015

Kepulauan Solomon menegaskan kembali bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia bersifat universal, tak terpisahkan, saling terkait dan harus diperlakukan secara adil. Semua negara memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab moral untuk menegakkan, menghormati dan memajukan hak asasi manusia dan bila perlu mengambil langkah-langkah pencegahan, perlindungan dan hukuman terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional yang berlaku.

Dengan latar belakang tersebut di atas, Majelis Umum sangat menyadari kekhawatiran terus pelanggaran hak asasi manusia di daerah Papua dan Papua Barat dari Indonesia. Kepulauan Solomon bersama-sama dengan Kepulauan Pasifik Forum mencari dialog yang tulus dan kerjasama dengan Indonesia. Penjangkauan adalah untuk mengatasi dan membubarkan tuduhan melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi pada dua wilayah Melanesia etnis di Indonesia yaitu Papua dan Papua Barat. Panggilan lanjut Kepulauan Solomon di Dewan Hak Asasi Manusia berdasarkan Jenewa untuk melakukan lebih dalam menyelidiki dan pemantauan tuduhan pelecehan hak asasi manusia dan kekerasan etnis Melanesia di daerah yang bersangkutan dari Indonesia. Kami ingin masalah ini dihadiri secara tepat waktu.

Dalam hubungan ini Leaders Forum Kepulauan Pasifik di Pemimpin baru-baru ini Summit di Port Moresby menyetujui penyebaran fakta menemukan Misi ke Papua Barat untuk esablish dugaan penyalahgunaan hak asasi manusia di sana. Kami menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk memungkinkan akses gratis dan unristricted ke Misi ini dalam semangat sejati kerjasama regional. Dalam jangka panjang Namun, PBB tidak bisa menghindar dari akar penyebab pelanggaran ini. (PL).

link Video Debat http://webtv.un.org