Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah Lapago, Dominikus Surabut |
Jayapura-SP/Jubi- Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah Lapago, Dominikus Surabut mengatakan semua pihak harus bertanggungjawab terhadap semua korban dalam insiden di Tolikara 17 Juli 2015. Ia meminta jangan mengabaikan korban penembakan dan mengistimewakan korban kebakaran saja.
“Kalau Pemerintah daerah mengatakan akan memberikan ganti rugi kepada pemilik kios dan ganti rugi mushola yang terbakar, lalu pertanyaannya, siapa yang bertanggungjawab terhadap 11 korban penembakan?” tanya Surabut dalam konferensi persnya di Kantor DAP, Expo Waena, Kota Jayapura, Papua, Selasa (21/7).
Kata Surabut, Pemerintah harus menjelaskan secara baik, siapa yang bertanggungjawab. Pemerintah juga diminta mempertimbangkan anak-anak adat yang menjadi korban penembakan, “Mana yang lebih penting? Nyawa manusia itu lebih penting ataukah Barang, walaupun satu daripada barang!” ujarnya.
Karena itu, kata Surabut, soal siapa yang bertanggungjawab atas korban penembakan harus jelas. Pihak- pihak yang melakukan penembakan secara brutal dan babi buta. Mereka harus bertanggungjawab. “Entah itu pihak mana, republik ini yang pegang senjata hanya dua. Polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)” jelasnya.
Wakil Sekretaris Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonsia, Hendrikus Maday mengatakan Kapolres dan Dandim Stempat harus bertanggungjawab atas peristiwa Tolikara.
“Peristiwa ini mestinya kan sudah bisa dicegah tetapi ini kelalaian mereka maka itu harus bertanggungjawab,”tegasnya Kepada Wartwan Jubi. (Suara Pasema).
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !