solusi untuk RSUD Dekai kabupaten Yahukimo

perawat lagi pegang kain bertulisan mogok kerja di RSUD Dekai

x

RSUD Dekai  adalah salah satu Layanan Kesehatan milik Pemerintah kabupaten Yahukimo yang berupa Rumah Sakit Umum (RSU), Rumah sakit ini diurus oleh Pemda Kabupaten dan termuat kedalam Rumah Sakit Tipe D.

Layanan Kesehatan ini telah teregistrasi sejak  29/3/2015 dengan Nomor Surat ijin  40 tahun 2011 dan Tanggal Surat ijin  15/06/2011 dari  Bupati dengan Sifat  Sementara, dan berlaku sampai  2012. Setelah mengadakan Metode Akreditasi Rumah sakit di Seluruh Indonesia dengan proses akhirnya ditetapkan status Akreditasi Rumah Sakit. RSU ini berlokasi di jl. Poros Dekai-logpon, Yahukimo, Indonesia.

Ruamh sakit ini selalu didemo oleh para perawat dan dokter dari kepemimpinan sebelumnya dr. Leonard Toding Layuk yang menjabat sebagai direktur saat itu.kemudian diganti dengan direktur baru yaitu, dr. Rachel Madao yang memimpin sekarang.

Dalam kepemimpinan kedua kepala tersebut terjadi aksi demo sebanyak tiga kali. Dalam aksi demo yang sering demo dengan tuntutan adalah honor, biaya lembur dan makan minum. Namun, 20-26 Juli 2018 didemo untuk belum dibayarkannya honor lembur dan makan, berikut ulasannya.

honor Lembur dan makan minum para medis belum dibayarkan dari bulan April sampai dengan Juni 2018 maka 40an orang yang terdiri dari Dokter, Perawat dan para perawat Honorer mendatang demo mogok di rumah sakit umum (RSUD) Dekai, pada rabu (25/7/2018) di Yahukimo.

Puluhan orang medis tersebut mereka datang berkumpul di  depan Unit Gawat Darurat (UGD) untuk menuntut agar hak mereka segera dibayarkan. Namun saat itu tidak ada pimpinan RSUD dan Pemda yang datang untuk menerima aprisasi mereka.

Marsin Magayang adalah Koordinator Lapangan (Korlap) mogok kerja para medis di RSUD Dekai. Marsin mengatakan pihak sudah melakukan pemalangan sejak 20-25 juli 2018 untuk haknya segera dibayarkan, namun menurutnya belum ada tanggapan dari pimpinan RSUD dan Pemerintah Kabupaten Yahukimo,

“Pemalangan bukan baru kali ini terjadi di RSUD Dekai, dari tahun ke tahun demo dan lakukan pemalangan. Tidak pernah menempati janjinya dan hari ini juga tidak akan buka satupun karena belum ada respon dari pemerintah Yahukimo, Karena kami sudah sepakat kemarin bahwa tidak akan buka! Jadi Pemda Yahukimo harus tanggapi permintaan kami. Kami pernah naikan aspirasi kami pada bula maret 2018 tapi belum pernah tanggapi sehingga kami demo disini,” kata Marsin Magayang kepada Media.

Menurutnya, Sebelumnya ada pergi ke Pemerintah untuk memintah tanggapan atau solusi terkait dengan tuntutan tersebut namun permintaannya tidak mengindahkannya, karena tidak diterima untuk sampaikan aspirasi pemalangan RSUD Dekai,

“Kami pergi untuk tanyakan, apakah ada di DPA uang makan minum dan lembur adakah tidak? Tapi Pemda Yahukimo tidak terima kami, maka pulang dari sana kami kecewa dan saat ini juga kami tidak bisa buka pelayanan publik di Yahukimo dan kami Mogok kerja. Di Instansi lain itu uang makan ada tapi kenapa di RSUD itu tidak ada? Sebenarnya di Dinas atau instansi lain dikurangi dan rumah sakit itu harus ditambah,” tanya Magayang menjelaskan kejadian pada 20 Juli 2018.

Ia menjelaskan, Masyarakat Yahukimo mengatakan, Kenapa pasien meninggal di rumah sakit terlalu banyak dan setiap hari itu kenapa?

“Karena pemda Yahukimo turunkan dana di rumah sakit tahun 2017 sebanyak 4 Milyar dana dari dana alokasi umum (DAU) tapi tahun 2018 ini pangkas turun menjadi 1 Milyar 200 juta. Kenapa pasien mati? Karena alat kesehatan tidak ada, pengobatan itu juga tidak ada. Alat dari mana kita beli. Maka kesepakatan kami tidak akan buka karena belum ada respon. Kita sudah komitmen baik pegawai negeri, dokter, honorer sudah komitmen jadi hari ini sampai satu tahun llebih juga bisa, hak belum bayar tetap kami mogok kerja dan satupun pasien tidak akan melayani, Kecuali ada tanggapan atau solusi,” lanjut Marsin.

Ditanya terkait ada pasien yang gawat, karena ini bicara terkait kemanusiaan dan keselamatan tetapi marsin mengatakan, pasien yang ditangani sebelum demo sudah ditangani dan dipulangkan,

“Tidak ada perawat dan dokter yang melayani sejak dipalang pada 20 juli namun yang sementara ada adalah pasien-pasien lama,” katanya.

Perwakilan Dokter RSUD Dekai, dr. Apunius Mirin mengatakan, biasanya dana makan minum tersedaih dan biaya lembur dibayarkan pada bulan april 2018 namun menurutnya, sudah lewat dari bulan biasanya,

“Bulan yang biasa kami terima pada bulan april namun sudah lewat maka kita demo, karena bendahara mengatakan bahwa uang itu belum ada, dalam arti pemda tidak menganggarkan dana itu, sehingga kami disini sudah rapat dan ketemu pemda namun tidak berhasil maka dengan kekecewaan itu maka kaca pecah ini. Kita sudah kerja dan kita butuh makan karena kami juga punya kebutuhan sehari-hari dan punya keluarga. Karena kerja disini bukan hanya pegawai tetapi ada honorer dan sukarela juga, maka tingkatan itu menghidupi kelaurga dari ini, kita lakukan tindakan,” kata Apunius Mirin.

Sementara untuk pelayanan jalan atau tidak itu tidak bisa dijalankan oleh pegawai saja, tetapi semua lengkap baru pelayanan bisa berjalan baik atau stabil.

“Satu anggota tubuh itu lengkap baru bisa. Ada kepala dan badan tetapi tidak ada kaki dan tangan apakah itu bisa berjalan normal? Kita itukan tim, Klinik servis, Perawat Honorer itu kita butuh dia sementara mereka tidak makan dan bersedih dan kami yang lain happy itu tidak bisa,” kata Mirin.

Menurutnya, menungguh janji pemda yang mengatakan bahwa akan dibayarkan, maka menungguh janji, Walaupun ada rasa kasihan kepada masyarakat.

“Kami tungguh janji pemda pada bulan maret yang mengatakan bahwa akan diibayarkan, maka kami lagi tungguh karena kami sudah kerja, kami menuntut hak, jika ada segera dibayarkan,” kata Dokter Apunius, yang merupakan Orang Asli Yahukimo Papua itu. Ia juga memintah kepada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan provinsi Ppaua diminta untuk perhatikannya.

Sementara itu dari pihak RSUD Dekai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Aser Sobolim mengatakan rasa prihatin, namun demo itu merupakan bukan hal baru

“Kami sangat prihatin dengan kedaan ini, Demo ini bukan hal baru, masa yang sama juga pernah sampaikan dan pimpinan daeraah sudah hadir di tempat ini, kemudian Beliau disampaikan program yang belum diakomodir dalam prioritas RSUD diminta untuk diajukan, jadi kita sudah ajukan itu, hanya anak-anak sekarang tunggu pengajuan itu kapan ada, sampai belum ada akhirnya hari ini mereka palang. Kami berharap sesuai janji bapak Bupati dan Sekda harap apa yang kita ajukan itu menjadi prioritas, kalau memang saat ini jika ada dalam anggaran perubahan tolong prioritas,” kata Aser Sobolim.

Aser mengakui bahwa para pekerja di RSUD Dekai kebanyakan adalah honorer dan Sukarelawan, apalagi kondisi ekonomi Yahukimo. Pegawai saja masih merasa kekurangan apalagi honorer dan sukarela sehingga bisa yang dibayarkan adalah biaya lembur dan makan untu mencukupinya.

“Kami berharap pemerintah bisa akomodir yang diajukan karena sebelumnya sudah dibayarkan dari kebijakan direktur dr. Rachel Madao dengan harapan bulan juli anggaran yang diajukan bisa terealisasi tapi sampai sekerang belum maka kami harap pemerintah bisa memberikan solusi,” kata Aser menambahkan.

Ia menambahkan, yang menjadi program Nasinal juga tidak diakomodir pihak pemda seperti penyakit Malaria, TBC dan HIV maka pihak RSUD juga kesulitan,

“selain uang makan minum dan lembur kami juga Sesuai program nasional telah mengsulkan anggaran untuk penyakit TBC, HIV dan Malaria tapi tidak diakomodir,” kata Aser.

Sementara itu, dalam situasi aksi sedang berlangsung, terlihat ada salaah satu pasien kepala kampung datang untuk diberikan pengobatan, karena mengikuti obat program karena sakit penyakit dalam, serta sakit kepala, namun ia terlihat kesulitan memperoleh pengobatan karena RSUD tertutup. Ia tidak bicara duduk sambil memegang kepala yang sakit. .

berhasil wawancara keluarga pasein kepala Desa, yang diminta kepada media untuk tidak disebutkan namanya itu mengatakan Pasien yang ia anatar tersebut membutuhkan pertolongan secepatnya karena karena sakitnya berbagai macam,

“Pasien yang saya antar ini membutuhkan pertolonngan cepat karena masuk dalam program serta badan sakit-akit. Teteapi pasien yang saya antar ini ikut program tetap tutup seperti inikan tidak ada harapan lagi begitu. Apalagi saat ini petugas mengatakan bahwa tidak akan melayani karena hak tidak dibayarkan, Nah, Sekarang ini Pasien kita bawa kemana kalau sudah ditutup seperti ini? Tanyanya keluarga Pasien tersebut. 

Keluarga Pasien tersebut mengesalkan dengan kejadian pemalangan tersebut menyebabkan kaeluarganya tidak bisa berobat,

“Saat ini kita akan pulang tapi, Tapi jujur saya sebagai keluarga Pasien dan Masyarakat kami sangat menyesalkan atas pemalangan RSUD Dekai. berharap ada solusi dari pihak pemda agar ada solusi yang cepat supaya pelayanan bisa berjalan baik, maka saya minta kepada Pemerintah dalam hal ini Bupati dan Sekda diminta memberikan solusi,” katanya diminta tidak sebutkan nama untuk demi privasinya narasumber.

Kepala Suku Hubla Sokaka dan Anggota DPRD Yahukimo meminta kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk segera memberikan solusi untuk dibuka kembali RSUD Dekai yang dipalang sejaka 20-25 Juli 2018 itu, karena menurut mereka RSUD adalah salah satunya tempat pelayanan kesehatan umum.

Anggota DPRD Yahukimo, Yares Silip mengatakan di lembaga DPRD terkait isu pendidikan dan kesehatan adalah yang menjadi yang utama dalam pembahasan anggaran di lembaga legislatif,

“Kami dalam pembahasan biasanya itu pendidikan dan kesehatan itu yang menjadi prioritas atau nomor satu namun ternyata RSUD Dekai dipalang. Berita ini sudah menyebar. Dana pendidikan dan kesehatan adalah prioritas,” kata Silip

Membenarkannya, Lembaga DPRD selalu hadir dalam kegiatan pemalangan dan dalam aksi-aksinya, serta menggakomodir jika dalam pembahasan anggaran. Ia pertanyakan, “Kemana anggaran yang kami biasa dianggarkan? Kami bisa turun dilapangan karena beberapa kali melakukan pemalangan di RSUD Dekai,”tegasnya.

 Namun ia mengakui tidak ikut pada sidang anggaran perubahan kemarin,

“Kemarin saya tidak ikut kemarin, tetapi ini terjadi karena kehadiran ASN maka itu saya minta pemerintah Daerah segera bertangung jawab dan banyak ornag meninggal di rsud dekai karena salahnya pemerintah maka itu segera dipertanggungjawabkan, Dana Otsus kemana? Tenaga kerja ini butuh makan tapi karena ASN bisa terjadi maka itu minta Bupati dan Sekda segera atasi dengan hal ini,”katanya DPRD Yahukimo.

Ia menjelaskan berbicara sebagai wakil rakyat untuk segera diperhatikan oleh Pemerintah Yahukimo.

“Kenapa anggaran dari 4 Milyar tetapi dikurangi atau dihilangkan? Ketika ada pasien sakit dibawa kemana?,” tanyanya.

Karena menurutnya, Puskesmas saja tidak cukup karena pasilitasnya minim dan tidak bisa pasiennya menginap.  Orang diluar Papua semua tau itu RSUD Dekai,

“Semua Puskesmas di Yahukimo tidak bekerja dengan baik sehingga yang menjadi tempat berobat masyarakat adalah RSUD Dekai dan puskesmas Dekai,” katanya.

Sementara itu, Kelaurga Pasien dan juga Perwakilan 12 Kepala Suku, Welpianus Itlay mengharapkan kepada Pemda untuk dibayarkan hak dari Perawat yang Mogok kerja tersebut agar segera dibayarkan karena menurutnya, dapak dari tidak bayar tersebut dirasakan oleh masyarakat Yahukimo,

“Saya berharap pemeda bisa dibayarkan secepatnya agar rumah sakit bisa dibuka karena ini pelayanan publik, Kalau tidak bayar sampai sekarang tutup begini bagimana? Maka itu hak mereka segera dibayarkan supaya pelayanan bisa berjalan normal karena keluarga kami yang mau berobat kesulitan,” katanya Itlay.

Ia menjelaskan, kemarin pada 24 juli 2018 sempat antar di ruamh sakit karena keduanya menderita sakit,

“Saya ada antar dua orang Pasien ke RSUD Dekai karena sakit Malaria dan satu orang menderita sakit seluruh badan tetapi RSUDnya turup sedangkan keluarga saya membutuhkan pertolongan tetapi bagimana tutup begini mau berobat? Ada petugas yang mengatakan bahwa pelayanan tidak berjalan, tutup karena hak kami belum dibayar jadi kita pulang dan antar ke Apotik tetapi kasihan kami, ekonomi lemah jadi mau berobat agak susah sehingga kami pulang dan tinggal dirumah saja,” katanya.

Ia berharap secepatnya ada solusi dan dinas kesehatan provinsi bisa perhatikan rumah sakit dengan baik apa yang mereka butuhkan.

Pemerintah Kabupaten Yahukimo menjelaskan akan membayarkan biaya makan dan biaya lembur pada besok, 26 Juli 2018 di Dekai dan pelayanan kesehatan juga dipastikan akan dibuka kembali pada hari yang sama, kata Bupati Yahukimo Abock Busup MA membalas pesan elektronik dari Jubi, pada Rabu (25/7/2018) dari Dekai.

Menurut Bupati, pihaknya akan membayar besok juga, terkait apa yang menjadi tutuntan para medis, dan hari yang sama juga RSUD akan dibuka kembali dan pelayanan bisa berjalan normal sesuai harapan,

“Besok kita akan bayarkan yang menjadi tuntutan mereka dan besok juga RSUD Dekai akan dibuka,” kata Bupati melalui pesan singkat, menjawab pertanyaan jubi terkait solusi dan respon pemerintah dari pemalangan serta mogok kerja tersebut.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda), Tarully Maniagasi mengatakan, sangat disayangkan dengan aksi pemalangan dan mogok kerja tersebut, karena menurutnya aktifitas pelayanan kepada masyarakat tidak bisa berjalan, Sementara RSUD sebagai media kemanusian,

“Bupati sampaikan bahwa Sangat disayangkan sekali karena di RSUD adalah tempat untuk media melaksanakan tugas-tugas kemanusian kepada masyarakat kita yang ada di ibu kota Dekai. Namun karena menuntuk makan dan lembur mogok kerja. Yang menjadi alasan atau kondisi terkait uang makan dan Lembur yang kerja di rumah sakit itu, sementara anggaran belum terserap didalam DPA. Namun, Demikian, Bapak Bupati sudah sampaikan bahwa akan dibahas dalam perubahan APBD, karena didalam itu bicara alokasi anggaran dan ada mekanismenya,” kata Sekda kepada kepada jubi melalu telpon seluler, pada hari yang sama.

Menurut Sekda, bicara anggaran harus melalui mekanisme atau aturannya, yaitu anggaran yang belum diakomodir itu ditampung melalui APBD perubahan untuk disampaikan kepada lembaga legislatif (DPRD) untuk memperoleh persetujuan,

“Apabila dari DPRD anggarannya sudah ada persetujuan maka kita bisa ditetap melalui dokumen pelaksanaan anggaran untuk melakukan pembayaran di setiap yang kerja seperti di RSUD Dekai,” kata Sekda menjelaskan.

Akibat dari mogok kerja tersebut juga sangat merugikan, karena pelayanan tidak berjalan,

“Seperti diketahui honor mereka sudah ditetapkan di DPA dan sudah dibayarkan. Sementara Mogok kerja ini sangat krusial sekali menurut pa Bupati, maka itu dengan terhentinya mogok kerja medis ini sebagai situasi atau kedaan darurat maka segera diselesaiakan maka Bupati  tetapkan RSUD Dekai sebagai keadaan darurat maka untuk Uang makan dan Lembur besok akan selesaikan dengan demikian putusnya mata rantai pelayanan publik itu bisa dibuka dan pelayanan bisa berjalan baik besok,”kata Sekda.

Sekda, Menambahkan, setelah melakukan pembayaran yang menjadi tuntutan akan dilakukan evaluasi kinerja yang mana untuk pelayanan medis di rumah.

“setelah melakukan pembayaran, Bupati juga akan evaluasi kinerja di RSUD Dekai, dalam rangkah memberikan pelayanan medis dan bagaimana hal-hal yang perintah dalam rumah sakit,”kata Sekda.

Ditanya, terkait dengan program Nasional seperti Malaria, HIV AIDS dan TBC yang tidak terakomodir dalam anggaran, Sekda mengatakan yang diketahui dan perlu diajukan adalah RSUD dan Dinas Kesehatan.

“Yang Menegatahui dan dikatehaui adalah pihak RSUD dan Dinas kesehatan, mereka yang diajukan program, masing-masing pemberi usulan sampaikan Rencana kerja anggaran, namun kita juga kekurang anggaran untuk bisa penuhi semua itu,” kata Sekda.(*) (PL)